PALOPO_SULAWESI SELATAN
jawatimurnews.com - ForumKomunikasi Jurnalis (FKJ) menghimbau Rekan Jurnalis/wartawan, Para Aktivis dan Masyarakat Peduli Kebebasan Pers agar Menyerukan Kemerdekaan Pers untuk Kebasan terdakwa Muhammad Asrul (Jurnalis) dalam persidangan PN Palopo.
Terkait adanya seorang wartawan yang bernama Asrul yang dipidanakan atas pemberitaan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, kini kasusnya tengah dipersidangkan di Pengadilan Negeri Palopo, pada siang hari Selasa, tanggal 23 November 2021, telah memasuki agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim.
Maka dengan demikian kami mengundang rekan-rekan wartawan/jurnalis, para aktivis, serta elemen masyarakat lainnya yg peduli terhadap kebebesan Pers, untuk bersatu menyuarakan dukungan terhadap Sdr. Asrul, di depan Pengadilan Negeri Palopo untuk menuntut kebebasan sdr Asrul, terlebih Dewan Pers dan Ahli Pers telah menyatakan " pemberitaan yang dilakukan Asrul adalah produk jurnalistik yang sengketanya harusnya diselesaikan dengan menggunakan UU Pers No. 40 Tahun 1999, bahkan tidak dapapt masuk ke rana pidana." Ujar team Forum Komunikasi Jurnalis Hari ini 23/11 pkl. 10.00 Wita.
Asrul di vonis dengan UU ITE ; 1 (satu) tahun kurungan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada Selasa, 23 Nov.2021
"Bebaskan Wartawan Asrul" seruan dari
Forum Komunikasi Jurnalis (FKJ) pihaknya bersama Pengacara Asrul yang melakukan pembelaan terdakwa Asrul yaitu Sdr. Ikra
"KEMERDEKAAN PERS"
Sejatinya, kemerdekaan pers adalah salah satu nyawa dari demokrasi.
Hal ini karena pers adalah sarana pemenuhan hak asasi individu, politik, dan sosial (individual, political, and social rights). Demokrasi tanpa kemerdekaan pers adalah “pepesan kosong”. Dalam demokrasi, kehadiran kemerdekaan pers seperti hubungan two sides of one coin.
Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki kausalitas dengan perlindungan wartawan. Tak ada gunanya ada kemerdekaan pers, tapi wartawan tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya. Kemerdekaan pers hadir dalam rangka agar wartawan dalam menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know) dari masyarakat yang notabene adalah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya (obligation to fulfil).
Karena itulah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU 40 Tahun 1999 tentang Pers, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesi, wartawan mendapat perlindungan hukum,pungkas FKP. (Syarif AR Jtn)
@Redaksi Jawatimurnews
Sumber : JTN Media Network
Comments
.jpg)
.jpg%20:height=)
No one has commented yet. Be the first!