Diskusi Publik Zoom Meeting Potret Tantangan Kebijakan Fiskal Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional

Dilihat 0 kali

LIPUTAN KHUSUS

jawatimurnews.com - Bertempat di Hotel Sultan , Sabtu ( 28/11/2021), Kementrian Kominfo berkerja sama dengan DPR RI menggelar acara diskusi publik melalui Zoom meeting 

Mengambil tema "Potret Dan Tantangan Kebijakan Fiskal, Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional , acara di ikuti oleh 50 peserta. 

Dengan Keynote speaker Usman Kamsong  S.Sos MSi , dan Nara sumber utama dari DPR RI  Syarifuddin Hasan SE. MM, MBA, dari komisi I DPR RI .

Zoom meeting mengulas tuntas semua permasalahan terkait kebijakan Fiskal di Era Pandemi.

"Dampak Pandemi Covid-19 sangat luar biasa, memberikan tekanan pada perekonomian, stabilitas sistem keuangan dan ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan."

Ketidakpastian tersebut mengakibatkan kinerja perekonomian masih berada di zona kontraksi di triwulan I/2021 sebesar 0,74% setelah kontraksi cukup dalam sebesar 2,1% di tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengakibatkan terjadinya opportunity loss berkisar Rp1.356 triliun. Tekanan terhadap makro fiskal terefleksi dari peningkatan defisit yang signifikan mencapai 6,1% PDB (2020) serta rasio utang yang meningkat tajam mencapai 39,4% PDB di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 30,2% PDB. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi penerimaan perpajakan di tahun 2020 sebesar 16,9% (yoy) atau hanya mencapai 8,33% PDB. Di saat yang sama, belanja negara justru meningkat cukup besar mencapai Rp2.593,5T (16,8% PDB) untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui penanganan kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan untuk UMKM dan dunia usaha serta dukungan sektor terdampak lainnya.

Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Hal tersebut terlihat dari kuartal kedua 2021, yang mampu tumbuh 7,07% (Year on Year/YoY) dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY). Presiden menegaskan bahwa capaian ini harus terus dijaga momentumnya dan reformasi struktural harus terus diperkuat. UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik serta diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Dengan hal tersebut, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, Presiden kembali mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat.Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural dan reformasi fiskal, kebijakan fiskal 2022 diharapkan akan efektif, prudent dan sustainable yang terefleksi pada pendapatan negara semakin meningkat, belanja negara semakin berkualitas, keseimbangan primer mulai bergerak menuju positif, defisit semakin menurun dan rasio utang terkendali. Pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif perlu terus diupayakan sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan serta meningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kondisi fiskal yang sehat diharapkan dapat mendukung akselerasi pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan, angka kemiskinan dapat dan rasio gini diturunkan dan indeks pembangunan manusia dapat ditingkatkan. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi dari eksekutif dan legislatif, serta segenap komponen bangsa mutlak diperlukan.

(Abra)