SURABAYA_JAWATIMUR
jawatimurnews.com - Sejumlah Kepala dinas perangkat daerah dilantik untuk mengisi jabatan baru mengikuti pelantikan karena perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) baru yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tersebut, diadakan bertempat di lantai 2 Balai Kota Surabaya dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Mutasi adalah, hal yang biasa bagi aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, nanti setiap 2 tahun atau maksimal 3 tahun sekali seluruh pejabat akan dirotasi, agar merasakan jabatan ke semua OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.
Jika nantinya, sudah banyak merasakan menduduki jabatan, mereka bisa saling melengkapi. Sehingga, setelah mereka pindah dari satu ke lainnya, bisa tetap komunikasi dan memberikan masukan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, seusai pelantikan, Selasa (21/12).
Pelantikan kali ini, disampaikan kembali, pihaknya melantik 3 orang staf ahli wali kota. Sehingga, wali kota tidak bisa berdiri. Akan tetapi, membutuhkan pendamping.
"Saya inginkan kembali pada ke marwah. Siapa staf ahli wali kota itu?, ya orang hebat mampu mendampingi wali kota nya," tutur Eri Cahyadi.
Dia pun menegaskan, mutasi atau pergeseran pejabat bukan karena kesalahan. Bahkan, pihaknya ingin menghapus paradigma (pandang terhadap diri dan lingkungan) tersebut.
Sebab, lanjutnya, perpindahan pejabat adalah hal wajar, apalagi perpindahan masih dalam satu rumah, yaitu rumah Pemkot Surabaya.
"OPD ini kan seperti keluarga dalam satu rumah, yang mana dalam rumah ada kamarnya, kalau pindah kamar ya jangan mikir saya salah apa? Itu wajar. Ini yang harus saya buang ke depan," tegasnya.
Eri pun meminta untuk semua pejabat setelah dilantik membuat inovasi berbasis teknologi. Sebab jika tidak, pelayanan di Pemkot Surabaya akan ketinggalan. Seperti, perizinan, harus menggunakan teknologi agar pelayanan bisa cepat.
“Nanti setelah 6 bulan, akan di evaluasi. Jika hasil itu masih belum bisa, akan kita berikan waktu lagi 6 bulan untuk membuat inovasi. Jika 1 tahun itu tidak ada inovasi, ya kita ganti," ucapnya.
Sementara itu, Arif Fathoni, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya menanggapi terkait mutasi, adalah hak prerogratif (hak khusus yang diberikan kepada pemerintah) antara wali kota dan wakil wali kota tersebut.
Menurutnya, tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk dari jajaran legislatif.
"Kami (Komisi A DPRD Surabaya, red) tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi, dan juga membatasi diri untuk urusan mutasi itu," imbuh Arif.
Karena itu, Legislator Fraksi Golkar juga mengatakan, pihaknya menghormati dalam penunjukan wali kota dan wakil wali kota yang mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat ASN di Pemkot Surabaya.
"Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan wali kota nanti itu," pungkas Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya ini.
Sekedar diketahui, masing-masing pejabat yang dimutasi itu antara lain, Kepala Dinas (Kadis) PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati dimutasi mengisi jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Kemudian Kepala BPB dan Linmas Irvan Widyanto di mutasi sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Kadinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita dimutasi sebagai Asisten Administrasi Umum.
Hingga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Ikhsan menjadi Inspektur Pemkot Surabaya.
(vn)
Comments
No one has commented yet. Be the first!