Pengelolaan PDAM Tirta Peusada Aceh Timur Berselemak Masalah, Isu KKN Kian Merebak

Dilihat 0 kali

 

ACEH TIMUR - JAWATIMURNEWS.COM

Dua tahun terakhir PDAM Tirta Peusada salah satu BUMD Kabupaten Aceh Timur kerap menjadi sorotan publik, sorotan bertubi tubi bukan hanya pada persoalan pelayanan suplai air, akan tetapi isu Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(KKN) di bawah Direksi menjadi konsumsi Publik.

Bila dilihat dari kilas balik, tahun 2021 Inspektorat Aceh Timur temukan mark up harga belanja barang dan jasa capai Rp 100 juta lebih, dimana Inspektorat perintahkan direktur untuk kembalikan uang kelebihan bayar.

Selanjutnya tahun 2022, salah satu Lembaga Swadaya masyarakat(LSM) anti korupsi di Aceh Timur laporkan Direktur ke Kejati Aceh atas dugaan pungutan liar(Pungli) pada Sambungan Baru(SB) 1000 unit meteran subsidi di Teumpeun. 

Diketahui, kasus tersebut masih mangkrak di Kejaksaan Negeri(Kejari) Aceh Timur, lamban nya proses hukum menjadi kecurigaan sejumlah kalangan di Aceh Timur, ada apa dengan kinerja para adhyaksa, meskipun beberapa kali aktivis mempertanyakan sejauh mana proses hukum telah berjalan.

Sumber terpercaya media ini yang minta nama nya di rahasiakan menyebutkan, selama Direktur 

di jabat oleh Iskandar,SH banyak persoalan yang muncul ke permukaan baik carut marut manajemen Internal maupun eksternal.

"Cukup banyak persoalan yang muncul, mulai perekrutan tenaga kontrak dari luar daerah dan keluarga direktur kurang Lebih 30 orang yg mana tidak sesuai dengan jumlah Pelanggan PDAM (ada Rumusnya), 2 unit mobil pribadi(direktur) di sewakan untuk perusahaan, hingga Biaya operasional Unit/IKK/Cabang  tidak di bayar  dan Gaji 13 tahun 2022 seluruh karyawan yang tidak dibayar serta dana pensiun 13  karyawan tidak dibayar." sebut sumber. Minggu 12/04/2023

Lanjut nya, dana pensiun  13 orang karyawan capai Rp 3,8 milyar yang tidak di bayar karena alasan perusahaan rugi, padahal tidak ada kerugian jika dilihat dari Penerimaan Perusahaan selama 2022.

"Selalu di laporkan rugi, padahal bila lihat dari jurnal keuangan tahun 2022, penerimaan penjualan air dan pemasangan SR (Sambungan Rumah) capai rp 17 milyar lebih pertahun, tandas nya 

Jika dirinci tuk tahun 2021 penerimaan sekitar 13 Milyar lebih, harusnya bisa di bayar semua operasional itu, kemana kelebihan uang perusahaan ini yang menjadi tanda tanya seluruh Karyawan. ketus nya.

Ia merincikan, katakanlah jumlah penerimaan air saja rp 1,3 milyar per bulan, itu belum dari pemasukan pemasangan baru, jadi tetap ada anggaran untuk membayar dana pensiun karyawan setelah di hitung biaya operasional lainnya.

Bila di asumsikan pengeluaran, hanya Rp 1 milyar per bulan untuk belanja tawas 20 ton/ OP lebih kurang 128 juta,  beban listrik 280 juta, bayar gaji karyawan, kontrak dan tenaga kontrak lepas sebanyak 450 juta dan bayar sewa  2 unit mobil(mobil direktur) lebih kurang 10 juta sebut nya

"Itu aja masih ada kelebihan uang perusahaan. nobil Avanza dengan plat  Bl 1860 DY yang dulunya adalah mobil dinas direktur lama, kini telah menjadi mobil para pemangku Jabatan (Kabbag dan Kasubbag) yang mana tidak ada fasilitas tersebut dalam aturan

Untuk uang minyak saja di bebankan ke perusahaan  kurang lebih 10 jt/ bulan, untuk 2 unit mobil yg disewakan keperusahaan  dan 2 unit Mobil milik perusahaan

Padahal para pemangku jabatan sudah terima uang transportasi  yg melekat digaji,ini menjadi kesenjangan semua karyawan.

Sedangkan tunggakan rekening sejak tahun 2020 hingga 2023 hanya sekitar Rp 3 milyar itu pun ada Tunggakan yg tidak bisa di tagih lg karna sudah putus dan tidak bisa di aktifkan lagu karena  besarnya nominal melebihi pemasangan baru.

Jumlah Itu tidak akan cukup  untuk menutupi yang tidak terbayar selama Direktur Iskandar.

Menurut nya, perlu diingat kembali  bahwa direktur lama menyisakan saldo diKas perusahaan lebih kurang 10 juta, tapi tidak ada hutang apapun (bersih).

Sumber menilai, managemen perusahaan  memang tidak ada niat baik untuk membayar dana pensiun  13 orang karyawan

Kasihan Mereka yang sudah menunggu selama 4 tahun meskipun dikasi jatah hidup sebesar 1,2 juta - 1,6 juta/ bulan tapi kan ga cukup untuk biaya kehidupannya dan Jatah Hidup(Jadup) juga menjadi beban perusahaan yang mana harus dibayar tiap bulan, imbuhnya.

Sumber lain menyebutkan, ada dugaan korupsi pada proyek MBR 2022  perluasan jaringan dan sambungan baru di bawah Kementrian PU untuk Masyarakat Berpenghasilan  Rendah dalam bentuk Hibah Rp 2 milyar  (1000 SR) yang dikerjakan oleh PDAM Tirta Peusada, yaitu Sambungan baru 300 SR  di unit  Madat, 400 SR  di IKK Teumpen, 250 SR di IKK Rantau Seulamat dan 50 

SR di unit Pante Bidari

Dimana ada pipa 2 inci sebanyak 100 batang yang  tidak terpasang di wilayah Madat dialihkan ke IKK Teumpeun, tapi direktur bilang ga usah dibahas lagi.

Harusnya kan bisa untuk pemasangan didesa lain yg belum ada jaringan pipa di unit Madat (ada bukti pengambilan pipanya) 

Dimana Masyarakat diwajibkan Membayar 200 ribu/ SR untuk pemasangan hibah, alasan mereka untuk bayar uang 2 bulan rekening air (september - oktober 2022), akan tetapi para kepala tidak boleh Setor melalui Bank melainkan Langsung Ke Kabbag Adm/keuangan(an. Rahmawati,SE)

"ini yang menjadi pertanyaan, harusnya kan menjadi Penerimaan Perusahaan, yang mana sampai sekarang Biaya Pemasangan tidak Habis dibayarkan oleh Direktur, Sedangkan untuk MBR/ Hibah 2023 sudah  didata tapi tanpa Jaringan Pipa yg mana nilainya 2 juta/ SR, makin banyak kan Keuntungannya. ujarnya.

Untuk proyek optimalisasi 1000 SR di Idi Rayeuk juga di duga bermasalah, yang mana ongkos kerja belum dikembalikan.

"Kami sudah Jenuh dengan tindak tanduk direktur ini...Imbuhnya.

Dugaan korupsi tersebut diduga berasal dari pagu meteran baru, dengan nilai kontrak 2 juta rupiah per SR,

Jika pemasangan PDAM cuma 1.152.700 itu saja ongkos rp 350 ribu, masa yang pemasangan harga 2 juta ongkos kurang dari rp. 100 ribu

*Aneh kan, alasan direktur serta  Manajemennya kan harus ada bagian  untuk oknum pejabat dan oknum dewan tidak  pantas kata kata itu diucapkan

Kami Mohon bisa ditindak lanjut permasalahan meteran hibah. harap sumber.

Selanjutnya, mengenai ongkos pasang baru selama 2022 aja tidak diterima oleh petugas/karyawan

"Padahal sudah ditarik uangnya dari perusahaan  sama direktur sebesar 270 juta lebih. kemana dibawa uangnya, kami sebagai karyawan  berharap Keadilan.

Terakhir ia menambahkan, untuk THR  2023, mereka harus tagih kelapangan, padahal masyarakat bukan tidak mau bayar tapi mereka mohon tangguh karena berhubung hari raya sudah dekat

"kami Mohon kepada Pemda jangan lagi tutup nata pada BUMD Aceh Timur karena, kami sebagai pelayanan air bersih kepada  masyarakat, tutup nya

Disaat kami konfirmasi terkait PDAM Aceh Timur,Gak pernah mengubris Namun hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan dan tanggapan dari direktur sehingga berita ini tayang. 

Sumber : Jtn Media Network 

Pewarta : Hsna 

Editor : Yazid453