Pemegang saham tidak masuk sebagai Kreditur dalam kepailitan

Dilihat 107 kali

@JAWATIMURNEWS.COM

JAWATIMURNEWS.COM | Kamis  (3/4/2024) -  LITERASI HUKUM,-

PENCERAHAN HUKUM

Pada Pasal 52 ayat (1) UU PT mengatur tentang hak pemegang saham sebagai berikut:

1. Menghadiri serta mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS);

2. Menerima pembayaran atas dividen dan mendapatkan sisa kekayaan perusahaan hasil likuidasi; dan

3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Baca Juga

• Unsur keadaan bohong atau keadaan yang tidak benar harus terpenuhi apabila menerapkan pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan dalam hubungan kontrak

Dalam kepailitan, *pemegang saham tidak termasuk sebagai kreditur* sebagaimana diatur pada Pasal 187 UU 37/2004 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang setidak-tidaknya menyimpulkan urutan pembagian harta pailit kepada kreditur sebagai berikut:

1. Upah pokok karyawan yang terutang;

2. Kreditur preferen, dalam hal ini berupa pembayaran atas pajak negara terutang;

3.  Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, dan lain-lain;

4. Kreditur konkuren, yaitu kreditur biasa yang atas hak tagihnya tidak memiliki jaminan apapun.

Bagaimana hak pemegang saham dalam kepailitan?  Hal ini diatur pada Pasal 149 Ayat 1 Huruf c dan d Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

Dimana kewajiban seorang likuidator dalam melakukan tugasnya untuk pemberesan harta kekayaan perseroan, akan meliputi beberapa pelaksanaan diantaranya:

a. ......

b......

c. Pembayaran kepada para kreditor;

pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan

d. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Jakarta, 25 Maret 2024

https://tsplawfirm.com/

@Redaksi Jawatimurnews.com